1.2 / March 26, 2018
(3.5/5) (11)
Loading...

Description

Secara khusus aplikasi ini memiliki fitur untuk memudahkan parapengajar untuk melihat data dan SK TPP tunjangan profesi secaramobile.Menu di dalamnya, terdiri dari:- Buku lengkap tanya jawabEkuivalensi- Validasi Pengisian Data pada Aplikasi Dapodikdas untukProses Tunjangan Guru- Panduan cek data untuk melihat lembar infoPTK- Alamat untuk login, dan- Messenger yang bermanfaat untuksilaturahmi sesama profesiAplikasi ini bukan merupakan aplikasiresmi dari Pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.Kamiterbuka untuk menerima saran dan kritik. Semoga bermanfaat...Inparticular this application has a feature to make it easier forteachers to look at the data and SK TPP mobile professionalallowance.Menu therein, comprising:- Detailed Book debriefingEquivalence- Validation Charging Data on Dapodikdas Application forAllowance Process Teachers- Guide check the data to see info sheetPTK- Address to login, and- Messenger useful for gathering fellowprofessionThis application is not an official application from theGovernment or the Department of Education and Culture.We are opento receive suggestions and criticism.Hope it is useful...

App Information Info PTK Guru

Ipah Jaya Show More...

SOAL UKG 2015 1.3 APK
Ipah Jaya
Uji Kompetensi Guru atau disingkat UKG adalah sebuah kegiatan Ujianuntuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subjectmatter) dan pedagogik dalam domain content Guru. Kompetensi dasarbidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi(bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengankualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikatpendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasikonsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebutdalam kelas.Aplikasi ini bukan merupakan aplikasi resmi dariPemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aplikasi iniberisi bahan atau contoh soal-soal UKG terlengkap untuk referensidan koleksi soal UKG sebagai pembanding dan telaah untuk paraGuru.Kami terbuka untuk menerima saran dan kritik, downloadaplikasi ini gratis. Semoga bermanfaat...Teacher Competency Test orabbreviated UKG is a test to measure the activity of the basiccompetence fields of study (subject matter) and pedagogic in thedomain of content Teachers. Basic competence fields of study weretested in accordance with the certification field of study (forteachers who are already certified educators) and in accordancewith the academic qualifications of teachers (for teachers who arenot certified educator). Tested pedagogical competence is theintegration of pedagogical concepts into the learning process ofthe subject areas in the classroom.This application is not anofficial application from the Government or the Department ofEducation and Culture, this application contains material or samplequestions for reference and UKG complete collection UKG matter as acomparison and study for the Master.We are open to receivesuggestions and criticism, download this free app. Hope it isuseful...
UU Tentang Perseroan Terbatas 1.2 APK
Ipah Jaya
Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkandemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yangberkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionalbertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Peningkatanpembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjaminiklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatastelah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang- undanganyang berasal dari zaman kolonial.Namun, dalam perkembangannyaketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagimemenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaanekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasisudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yangcepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan duniausaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik(good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.Dalam Undang-Undangini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baikberupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupunmempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuklebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang iniditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakanpersekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukankegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undangini serta peraturan pelaksanaannya.Dalam rangka memenuhi tuntutanmasyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang inimengatur tata cara:1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahanstatus badan hukum;2. pengajuan permohonan dan pemberianpersetujuan perubahan anggaran dasar;3. penyampaian pemberitahuandan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/ataupemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya,yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasibadan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkanmenggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.Berkenaan denganpermohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwapermohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yangdapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.Aktapendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggarandasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteridicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan BeritaNegara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam halpemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaanpemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya,Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentangWajib Daftar Perusahaan.Untuk lebih memperjelas dan mempertegasketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang inidilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembanganteknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukanmelalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi,atau sarana media elektronik lainnya.Undang-Undang ini jugamemperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi danDewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisarisindependen dan komisaris utusan.Sesuai dengan berkembangnyakegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang- Undang inimewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkanprinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyaiDewan Pengawas Syariah. Semoga bermanfaat..The national economyorganized based on economic democracy with the principles oftogetherness, efficiency with justice, sustainability,environmental friendliness, independence, and keep the balance ofeconomic progress and national unity aimed at public welfare.Theincrease in national economic development needs to be supported bya law governing limited liability companies that can ensure aconducive business climate. During this limited liability companyhas been set up by Act No. 1Year 1995 regarding Limited LiabilityCompany, which replaces legislation that comes from the colonialera.However, in its development provisions in the Act are deemed nolonger meets the legal developments and needs of the communitybecause of the economy and the advancement of science, technology,and information has grown so rapidly, especially in the era ofglobalization. In addition, the increasing demands of society willfast, rule of law, which demands the development of the business inaccordance with the principles of good corporate governance (GCG)requires refinement Act No. 1 of 1995 on Limited LiabilityCompany.In this Act has accommodated the various provisionsregarding the Company, either in the form of the addition of newprovisions, improved refinement, as well as maintaining the oldprovisions still considered relevant. To further clarify the natureof the Company, in this Act stated that the Company is a legalentity which is a capital alliance, established under theagreement, engage in business with a capital base that is entirelydivided into shares, and meet the requirements set forth in thisLaw and implementing regulations.In order to meet the demands ofthe community to obtain the prompt service, this Act shall governthe way:1. The submission and validation granting legal status;2.The submission of application and granting approval of changes inthe constitution;3. The notification delivery and receipt ofnotification of changes in the constitution and / or notificationand receipt of notification of changes to other data, which is donethrough the administrative system of the information technologyservices of legal entities electronically in addition to still bepossible using manual systems in certain circumstances.With regardto the request for ratification of a legal entity of the Company,stated that the appeal is the authority of the founders togetherthat can be implemented alone or delegated to the notary.Articlesof Association which was approved and the deed of amendment tostatutes that have been approved and / or notified to the Ministerrecorded in the register of the Company and published in theOfficial Gazette of the Republic of Indonesia by the Minister. Inthe case of a legal entity status, approvals and / or receipt ofnotification of changes in the constitution, and other datachanges, the Act is not associated with the Law on MandatoryCompany Registration.To further clarify and reinforce theregulations concerning the Company organs, in this Act to amend theregulations concerning the Annual General Meeting of Shareholders(AGM) to take advantage of technological developments. Thus, theholding of the AGM can be donethrough electronic media such asteleconferencing, video conferencing, or other electronicmedia.This Act also clarifies and reinforces the duties andresponsibilities of the Board of Directors and Board ofCommissioners. This Law regulates the independent directors andcommissioners messenger.In accordance with the development ofbusiness activities based on sharia principles, this Act requiresthat the Company conduct business based on sharia principles inaddition to having the BOC also has a Shariah Supervisory Board.May be useful..
Info PTK Guru 1.2 APK
Ipah Jaya
Secara khusus aplikasi ini memiliki fitur untuk memudahkan parapengajar untuk melihat data dan SK TPP tunjangan profesi secaramobile.Menu di dalamnya, terdiri dari:- Buku lengkap tanya jawabEkuivalensi- Validasi Pengisian Data pada Aplikasi Dapodikdas untukProses Tunjangan Guru- Panduan cek data untuk melihat lembar infoPTK- Alamat untuk login, dan- Messenger yang bermanfaat untuksilaturahmi sesama profesiAplikasi ini bukan merupakan aplikasiresmi dari Pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.Kamiterbuka untuk menerima saran dan kritik. Semoga bermanfaat...Inparticular this application has a feature to make it easier forteachers to look at the data and SK TPP mobile professionalallowance.Menu therein, comprising:- Detailed Book debriefingEquivalence- Validation Charging Data on Dapodikdas Application forAllowance Process Teachers- Guide check the data to see info sheetPTK- Address to login, and- Messenger useful for gathering fellowprofessionThis application is not an official application from theGovernment or the Department of Education and Culture.We are opento receive suggestions and criticism.Hope it is useful...
UU Narkotika NKRI 1.4 APK
Ipah Jaya
UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU35/2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangisampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongansebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasanterhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda,pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di sampingitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenaipemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatanserta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalamkenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakatmenunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secarakuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutamadi kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan,melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama,bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringanyang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebutguna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidanaNarkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22Tahun 1997 tentang Narkotika. Apa sanksi hukum penyalahgunanarkoba? Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sanksi bagipelaku kejahatan narkoba adalah sebagai berikut .. akan di jelaskandetail di dalam aplikasi ini, semoga bermanfaat.. Law of theRepublic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics. Accordingto Article 1 point 1 of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics Law35/2009, is a substance or a drug derived from a plant or notplant, either synthetic or semisintetis, which may causedeterioration or alteration of consciousness, loss of taste, reduceto eliminate pain, and can lead to dependence, which differentiatedinto factions as attached to this Law. Law Number 22 Year 1997 onNarcotics set up eradication efforts against the crime of narcoticsthrough the threat of criminal fines, imprisonment, lifeimprisonment and death penalty. In addition, Act No. 22 of 1997also regulates the use of narcotics for medical purposes and healthand regulate the medical and social rehabilitation. However, inreality the crime of Narcotics in the community shows an increasingtrend both quantitatively and qualitatively with the victimwidespread, especially among children, adolescents, and youngpeople in general. Narcotics criminal act is no longer carried outindividually, but involves a lot of people together - together,even a syndicate organized a vast network that works in a neat andvery secret both nationally and internationally. Based on these inorder to improve the prevention and eradication of Narcotics neededreform of Law Number 22 Year 1997 on Narcotics. What legalsanctions drug abusers? In Law No. 35 In 2009, the sanctions fordrug offenders is as follows .. will be described in detail in thisapplication, may be useful ..
UU Gerakan Pramuka Indonesia 1.3 APK
Ipah Jaya
Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalahmencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupanbangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikankepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadiwadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia,pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kaderpenerus perjuangan bangsa dan negara. Di samping itu, pendidikankepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramukamerupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat danmendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Gerakan pramuka yang pada masa pemerintahan HindiaBelanda tahun 1912 disebut kepanduan terus berkembang dalamdinamika politik didasari oleh politik yang memecah belah bangsa.Namun kegiatan kepanduan di tanah air tetap memiliki komitmen yangsama yaitu menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belandadan berjuang menuju Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwagerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang padamuaranya mematangkan momentum sumpah pemuda 28 Oktober 1928 danproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus1945. Setelah kemerdekaan Presiden Republik Indonesia Soekarnomengumpulkan 60 (enam puluh) organisasi kepanduan untukdikonsolidasikan menjadi kekuatan pembangunan nasional. Untuk itu,Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961tentang Gerakan Pramuka yang intinya membentuk dan menetapkangerakan pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan yang memilikikewenangan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia.Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurunwaktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya,pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasiladalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti daripendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaandalam tatanan dunia global bangsa dan negara membutuhkan kaum mudayang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dantangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi,kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinanuntuk membela dan membangun bangsa. Dengan menyadari permasalahanyang digambarkan di atas, pada peringatan ulang tahun gerakanpramuka 14 Agustus 2006 dicanangkan revitalisasi gerakan pramuka.Momentum revitalisasi gerakan pramuka tersebut dirasakan sangatpenting dalam upaya pembangunan kepribadian bangsa yang sangatdiperlukan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutanperubahan zaman. Undang-undang tentang Gerakan Pramuka disusundengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangatperjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmasyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang inimenjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalampenyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri,sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untukmempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NegaraKesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan Pancasilamerupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsisebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatankepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan,pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yangberorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramukaadalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yangberiman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum,disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memilikikecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangunNKRI. Semoga Bermanfaat.. One purpose of the state listed in thePreamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945is the intellectual life of the nation. Efforts to educate thenation can be done through education. Scouting Education is one ofthe non-formal education into the container development potentialand has a noble character, self-control, and life skills to givebirth to a cadre of national struggle and the successor states. Inaddition, scouting education organized by the scout movement is ameans to fulfill the rights of citizens to organize and get aneducation as stated in Article 28, Section 28C and Section 31 ofthe Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Thescouting movement which at the time Dutch East Indies government in1912 called scouting continues to grow in political dynamics basedon the nation's political divide. But scouting activities in thecountry still have the same commitment that is against the policyof the Dutch East Indies colonial administration and strivingtowards Indonesia's independence. History records that the scoutingmovement spawned patriotism of young people on the estuaryfinalizing the momentum oath youth October 28, 1928 and theproclamation of independence of the Republic of Indonesia on August17, 1945. After the independence of the President of the Republicof Indonesia Soekarno collect 60 (sixty) scouting organization tobe consolidated into force development national. To that end, thePresident issued Presidential Decree No. 238 1961 on the ScoutMovement which essentially form and set the scout movement as theonly association that has the authority to organize scoutingeducation in Indonesia. Development scout movement have ups anddowns and at a certain period of time is less important perceivedby young people. Consequently, the inheritance of the values​​contained in Pancasila philosophy in shaping the personality ofyoung people is at the core of education Scouting is not optimal.At the same time in the world order global nation and the countryneeds young people who have a sense of patriotism, a strongpersonality and strong, a sense of social solidarity, honesty,tolerance, ability to work together, a sense of responsibility anddiscipline to defend and build nation. By being aware of theproblems described above, on the anniversary of the scout movementAugust 14, 2006 announced the revitalization of the scout movement.Momentum revitalization of the scout movement to be especiallyimportant in the development of national identity that is needed infacing the challenges in accordance with the demands of changingtimes. Law on the Scout Movement are prepared with the intention toturn and move back fighting spirit that imbued the values ​​ofPancasila in public life diverse and democratic. This legislationforms the legal basis for all components of the nation in educationscouting which is independent, voluntary, and non-political in thespirit of national unity to maintain the unity of the nation withinthe Unitary State of the Republic of Indonesia. This law affirmsthe principle of Pancasila is the scout movement and scoutmovements serve as a platform to achieve the objectives scoutthrough scouting activities: education and training, development,community service and parents, as well as game-oriented education.Furthermore, the purpose of the scout movement is formed everyscout that has a personality who believe, fear Allah, noble,spirited patriotic, law-abiding, disciplined, upholding the noblevalues ​​of the nation, and has a life skills as a cadre of thenation in maintaining and building the Homeland. Hope it isuseful..
UUD 1945 dan Amandemen I-IV 1.5 APK
Ipah Jaya
Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini telah mengalami perubahanatau amandemen sebanyak empat kali. Amandemen dilakukan karena adakelenturan pada UUD 1945, dan hal ini bukan merupakan penyimpanganterhadap UUD 1945 itu sendiri. Tujuan dilakukannya amandemen iniadalah untuk memperkuat fungsi dan posisi UUD 1945 denganmengakomodasikan aspirasi politik yang berkembang saat ini denganmenghubungkannya terhadap tujuan negara yang ingin dicapai.Amandemen dilakukan dengan landasan peraturan-peraturan yangberlaku. UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basiclaw), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI padatanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, diIndonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembalimemberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPRpada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunanlembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.aplikasi ini memuat UUD' 45 beserta penjelasannya dan amandemenI-IV. Di dalam aplikasi ini juga tersedia fitur aksesories sepertisms, messenger dan lainnya yang akan menjadikan aplikasi ini lebihbermanfaat buat Anda. Silahkan download aplikasinya secara gratis.Jangan segan untuk menghubungi kami karena kami dengan senang hatimenunggu saran dan kritik dari Anda untuk pengembangan aplikasi iniagar lebih baik lagi. Act of 1945, today has undergone changes oramendments as much as four times. Amendments made because there isflexibility in 1945, and it is not a deviation from the 1945Constitution itself. The purpose of this amendment is to strengthenthe functions and positions 1945 to accommodate the growingpolitical aspirations at this time to connect to the state goals tobe achieved. Amendments made to the foundation of the applicableregulations. 1945 or '45 Constitution, the basic law is written(basic law), the constitutional government of the Republic ofIndonesia today. 1945 was passed into law by country basis PPKI onAugust 18, 1945. Since December 27, 1949, in the IndonesianConstitution applies RIS, and since August 17, 1950 in IndonesiaProvisional Constitution applies 1950. July 5, 1959 PresidentialDecree re-enacting 1945 , with confirmed unanimously by theParliament on July 22, 1959. In the period 1999-2002, 1945experienced a 4 times the change (amendment), which alter thecomposition of the institutions in the constitutional system of theRepublic of Indonesia. This application contains the Constitution'45 along with an explanation and amendment I-IV. In thisapplication are also available accessories features such as SMS,messenger and others that will make this application more usefulfor you. Please download the application for free. Do not hesitateto contact us as we are happy to wait for comments and suggestionsfrom you for application development is so much better.
SOAL UKG KEMENAG 2015 1.2 APK
Ipah Jaya
Uji Kompetensi Guru atau ( UKG ) yang akan dilaksanakan oleh guru -guru yang berada di dalam naungan Kementrian Agama ( Kemenag ) padabulan Desember 2015 tentu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin.Salah satu bentuk persiapan ialah dengan mengerjakan dan memahamisoal - soal latihan UKG Kemenag. Sekilas tentang Uji KompetensiGuru disingkat UKG, adalah sebuah kegiatan Ujian untuk mengukurkompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) danpedagogik dalam domain content Guru. Kompetensi dasar bidang studiyang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guruyang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasiakademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik).Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konseppedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalamkelas. Aplikasi ini bukan merupakan aplikasi resmi dari Pemerintahatau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ataupun Kemenag. Aplikasi iniberisi bahan atau contoh soal-soal UKG terlengkap untuk referensidan koleksi soal UKG sebagai pembanding dan telaah untuk para Guru.Kami terbuka untuk menerima saran dan kritik, download aplikasi inigratis. Semoga bermanfaat... Teacher Competency Test or (UKG) to becarried out by teachers - teachers who are within the auspices ofthe Ministry of Religious Affairs (MORA) in December 2015 wouldhave to be prepared as best as possible. One form of preparation isto do and understand the problem - a matter of practice UKGKemenag. Overview of the Teacher Competency Test abbreviated UKG,is a test to measure the activities of basic competence on thefield of study (subject matter) and pedagogic in the domain ofcontent Teachers. Basic competence fields of study were tested inaccordance with the certification field of study (for teachers whoare already certified educators) and in accordance with theacademic qualifications of teachers (for teachers who are notcertified educator). Tested pedagogical competence is theintegration of pedagogical concepts into the learning process ofthe subject areas in the classroom. This application is not anofficial application from the Government or the Department ofEducation and Culture, or MORA. This application contains materialor sample questions for reference and UKG complete collection UKGmatter as a comparison and study for the Master. We are open toreceive suggestions and criticism, download this free app. Hope itis useful...
KUH Pidana Indonesia 1.3 APK
Ipah Jaya
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidanaterbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukumpidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuantindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). DiIndonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam KitabUndang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengaturtentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturanhukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981tentang hukum acara pidana (KUHAP). Semoga bermanfaat.. Criminallaw is part of public law. The criminal law is divided into twoparts, namely the criminal law of material and formal criminal law.Material criminal law governing the determination of criminal acts,criminal, and the criminal (sanctions). In Indonesia, the materialcriminal law arrangements stipulated in the Criminal Procedure Law(Criminal Code). Formal criminal law regulates the implementationof substantive criminal law. In Indonesia, the setting formalcriminal law has been enacted by Law No. 8 of 1981 on criminalprocedural law (Criminal Code). Hope it is useful..
Loading...