Top 12 Apps Similar to Bendahara Mahir Pajak 2014

SUSUNAN DALAM SATU NASKAHUNDANG-UNDANGPERPAJAKAN#UU KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanSebagaimanaTelah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun2009.#UU PPh, Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahDenganUndang-Undang nomor 36 Tahun 2008.#UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarangMewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 42Tahun2009.#PBB, Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah DiubahDenganUndang-Undang nomor 12 Tahun 1994.#Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana TelahDiubahDengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000.#Undang-Undang no. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.STRUCTURE IN THE DRAFTLAWOF TAXATION# UU KUP, General Provisions and Tax Procedures as amended byLawNo. 16 of 2009.# Income Tax Act, Income Tax, as amended by Law No. 36of2008.# Law on VAT, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods,asamended by Law No. 42 Year 2009.# United Nations, Land and Building Tax as amended by Law No.12of 1994.# Tax Billing Forced By Letter as amended by Law No. 19of2000.# Law no. 13 Year 1985 on stamp duty.

Aplikasi Panduan E-faktur Pajak ini adalah aplikasiunofficialtentang pengenalan efaktur (faktur pajak elektronik).E-Faktur sendiri adalah aplikasi baru yang akan menggantikanESPTPPN.Apa itu efaktur, bagaimana cara mendapatkansertifikatelektronik, sampai formulir apa saja yang digunakansemuanyadibahas dalam aplikasi ini.Jadi, tunggu apa lagi. Segera download aplikasi ini danpelajariterlebih dahulu agar Anda dan perusahaan Anda telahsiapmenggunakan efaktur pajak tanggal 1 Juli 2015 nanti.

Undang-Undang PerpajakanmerupakanUndang-undang yang mengatur segala hal yang berhubunganpajak diIndonesia, dimana segala sesuatunya mengatur tentang tatacarapemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, asas pemungutanpajakdan penerimaan pajak di Indonesia. Download sekarang,GRATIS.Tax Act is thelegislationthat governs all things related taxes in Indonesia,where everythingis set up on the procedures for tax collection,tax collectionrequirements, principle of taxation and tax revenuein Indonesia.Download Now for FREE.

Info NPWP Merupakan APlikasi androidgratisyang dimana didalamnya terdapat informasi tentang Nomor PokokWajibPajak atau di Singkat dengan NPWP.NPWP yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP)sebagaisarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakansebagaitanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalammelaksanakanhak dan kewajiban perpajakannya.Disclaimer :-Aplikasi ini tidak ber afiliasi dengan DirektoratJenderalPajakInfo TIN is a freeAndroidapplication in which there are information about theTaxpayerIdentification Number or TIN Brief with.TIN is the number given to the taxpayer (WP) as a means oftaxadministration that is used as identification of self oridentityof the taxpayer in carrying out the rights andobligation.Disclaimer:-Application Air is not affiliated with the Directorate GeneralofTaxes

Aplikasi PanduPAJAK berisikan buku,majalah,dan peraturan yang mencakup perpajakan di Indonesia. Semuadalamformat PDF yang dapat di Download secara cuma-cuma kedalamHandphone AndaCatatan:Untuk membuka file PDF, anda harus mempunyai aplikasi yangbisamembaca file tersebut, contohnya:Adobe Acrobat ReaderHave a nice read...cheersApplicationsPanduPAJAKbooks, magazines, and regulations covering taxation inIndonesia.All in PDF format which can be download freely into yourMobileNote:To open a PDF file, you must have an application that canreadthe file, for example:Adobe Acrobat ReaderHave a nice read ... cheers

Sesuai dengan PER-24/PJ/2013TentangPerubahanKedua Atas Peraturan Direktur Jenderal PajakNomorPER-38/PJ/2009Tentang Bentuk Formulir Surat SetoranPajakIn accordancewiththePER-24 / PJ / 2013 About the Second Amendment DGTRegulationNo.PER-38 / PJ / 2009 on Form for Tax Payment

Buku Peraturan Pajak Pertambahan NilaiTerbarusesuai dengan Undang-Undang PPNBook Value Added TaxRulesLatest in accordance with the Law on VAT

Medika --- Media Informasi PerpajakanUntukDokter ---Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untukmeningkatkanpemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan.Edukasi kepadamasyarakat khususnya Wajib Pajak telah banyak kamilakukan dalamberbagai bentuk, antara lain sosialisasi langsung atautatap muka,call center 500200, iklan layanan masyarakat, siarankhusus ditelevisi dan radio, seminar, leaflet, maupun medialainnya. Salahsatu media lain yang kami anggap cukup efektif adalahedukasikepada masyarakat melalui buku panduan perpajakan.Setelahsebelumnya terbit buku panduan perpajakan bagi bendaharapemerintahdan buku panduan pemotongan/pemungutan PPh, kinitelahiterbitkanbuku panduan PPh bagi profesi dokter.Medika - Media Informasi Perpajakan Untuk DokterPajak | Undang-Undang Pajak | Kumpulan Peraturan Pajak TerbaruMedical --- MediaTaxInformation For Doctors ---Directorate General of Taxation is always working toimprovepeople's understanding of the tax provisions. Educating thepublic,especially the taxpayer has a lot of us do in a variety offorms,including socialization directly or face to face, call center500200, public service announcements, special broadcast ontelevisionand radio, seminars, leaflets, and other media. One ofthe othermedia that we think is quite effective is to educatepeople throughtaxation guide books. Having previously publishedguidebooks fortreasurer government taxation and manual cutting /Income Tax,Income Tax is now telahiterbitkan guidebook for themedicalprofession.Medical - Media Tax Information For PhysiciansTax | Tax Law | Tax Rules Latest set

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 42 TAHUN 2004TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPILPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang :a. bahwa Pegawai Negri Sipil yang kuat, kompak dan bersatupadu,memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yangtinggi,berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagaiunsureaparatur Negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkanmelaluipembinaan korps Pegawai Negri Sipil, termasuk kodeetiknya;b. bahwa untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etikabagiPegawai Negri Sipil, dipandang perlu menetapkanPeraturanPemerintah tentsng Pembinaan Jiwa Korps dan Kode EtikPegawai NegriSipil;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal28Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan LembaranNegara Nomor 3041 ) ssebagaimana telah diubahdengan Undang-undangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun1999,Tambahan LembaranNegara Nomor 3890);3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah(lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegaraNomor 4437;4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegaraNomor 3851 );5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangPeraturanDisiplin Pegawai Negri Sipil.MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN JIWAKORPSDAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.Silahkan download aplikasinya secara gratis....INDONESIANGOVERNMENTREGULATIONNUMBER 42 OF 2004GUIDANCE ON MENTAL CORPS AND CODE OF CIVIL SERVANTS NegriPRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAConsidering:a. that the Civil Affairs Officer powerful, compact andunited,sensitivity, responsiveness and have solidarity high,disciplined,and aware of its responsibilities as the elements ofthe Stateapparatus and public servant, can be realized throughcoachingcorps, Civil Affairs Officer, including a code ofethics;b. that to inculcate corps and ethical practice for CivilAffairsOfficer, is deemed necessary to stipulate a governmentregulationtentsng Life Coaching Corps and Code of Civil AffairsOfficer;Given:1. Article 5 paragraph (2), Article 27 paragraph (1), andArticle28 of the Act of 1945;2. Law Number 8 of 1974 on the Fundamentals of CivilService(State Gazette Year 1974 Number 55, Additional State GazetteNo.3041) ssebagaimana amended by Act No. 43 of 1999 (State Gazetteof1999, Supplement to State Gazette No. 3890 );3. Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government(StateGazette Year 2004 Number 125, Supplement to State GazetteNo.4437;4. Act Number 28 of 1999 on State Implementation of CleanandFree of Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette 1999No.75, State Gazette No. 3851);5. Government Regulation No. 30 of 1980 on the CivilServantDisciplinary Regulations.DECIDED:REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE PROMOTION OF LIFE CORPSANDCODES CIVIL SERVANTS.Please download the application for free ....

Ikatan Notaris Indonesia disingkatI.N.I.adalah Perkumpulan/organisasi bagi pars Notaris, berdirisemenjaktanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum(rechtspersoon)berdasarkan Gouvernements Besluit (PenetapanPemerintah) tanggal 5September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunyawadah pemersatu bagisemua dan setiap -orang yang memangku danmenjalankan tugas jabatansebagai pejabat umum di Indonesia,sebagaimana hal itu telah diakuidan mendapat pengesahan daripemerintah berdasarkan KeputusanMenteri Kehakiman RepublikIndonesia pada tanggal 23 Januari 1995Nomor C2-1022.HT.01.06 Tahun1995, dan telah diumumkan di dalamBerita Negara Republik Indonesiatanggal 7 April 1995 No. 28Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itusebagai dan merupakanorganisasi Notaris sebagaimana yang dimaksuddalam Undang-undangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yangdiundangkan dalamLembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004Nomor 117.Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut KodeEtikadalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh PerkumpulanlkatanNotaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut"Perkumpulan"berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atauyang ditentukanoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undanganyang mengaturtentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajibditaati olehsetiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orangyangmenjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnyaparsPejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan NotarisPenggantiKhusus.SILAHKAN DOWNLOAD APLIKASINYA SECARA GRATISIndonesianNotaryAssociation abbreviated I.N.I. is the association /organizationfor pars Notary, established since July 1, 1908, isrecognized as alegal entity (rechtspersoon) based GouvernementsBesluit(Government Decision) dated 5 September 1908 No. 9, is onlyaunifier for all and every -people who took and duties of officeasa public official in Indonesia, as it has been recognizedandapproved by the government based on the Ministry of Justice oftheRepublic of Indonesia on January 23, 1995 NumberC2-1022.HT.01.061995, and was published in the Official Gazette ofthe RepublicIndonesia dated 7 April 1995 No. 28 Supplement No. 1 /P-1995,therefore as an organization and Notary forth in Act No. 30of 2004concerning Notary, promulgated in the State Gazette of theRepublicof Indonesia of 2004 Number 117.Notary Code of Ethics and henceforth will be referred to theCodeof Ethics is the whole moral code determined by theIndonesianNotary Association lkatan hereinafter referred to as"Association"by the decision of Congress Association and / ordetermined by andset in the legislation governing it and whoapplies for and must beobeyed by each and every member of theAssociation and all thepeople who run the office duties as Notary,including pars ActingNotary, Notary Public and Notary SubstituteSubstitute Special.PLEASE DOWNLOAD APPLICATION FOR FREE

UU Pajak Penghasilan merupakan aplikasiyangmenyajikan Susunan dalam satu naskah Undang-undang tentangPajakPenghasilan sebagaimana telah diubah Undang-undangterakhirRepublik Indonesia Nomor 36 Tahn 2008. Semoga Bermanfaatbagi Andayang bekerja pada bidang Perpajakan ataupun MahasiswajurusanPajak.NB : Membutuhkan koneksi internet untuk membuka aplikasi ini.Income Tax Act isanapplication that presents the composition of the manuscript intheLaw on Income Tax as amended Law of the Republic ofIndonesiaNumber 36 last Tahn 2008. Hopefully Helpful for those whowork inthe field of taxation or the Student Tax department.NB: Requires an internet connection to open the application.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 1985TENTANGPAJAK BUMI DAN BANGUNANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negarayangsangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatanpembangunannasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuanuntukmeningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan olehkarenaitu perlu dikelola dengan meningkatkan peranserta masyarakatsesuaidengan kemampuannya;b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungandan/ataukedudukan sosial.ekonomi yang lebih baik bagi orang ataubadan yangmempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya,dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkanmemberikansebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnyakepadanegara melalui pajak;c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalamGaris-garisBesar Haluan Negara Tahun 1983 perlu diadakanpembaharuan sistemperpajakan, sehingga dapat mewujudkan peransertadankegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besardalampembangunan nasional;d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini,khususnyapajak kebendaan dan pajak kekayaan, telah menimbudkanbeban pajakberganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perludiakhirimelalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana,mudah, adil,dan memberi kepastian hukum;e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perludisusunUndang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan;Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat(2)Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangPokok-pokokPemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumdanTata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,TambahanLembaran Negara Nomor 3262);Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.LAW OF THE REPUBLICOFINDONESIANUMBER 12 IN 1985ABOUTPROPERTY TAXBY THE GRACE OF GOD ALMIGHTYPresident of the Republic of Indonesia,Considering:a. that tax is one revenue source is very important fortheimplementation and improvement of national development asthePancasila which aims to increase the prosperity and welfare ofthepeople, and therefore needs to be managed by increasingcommunityparticipation according to his ability;b. that the earth and buildings provide benefits and /orposition sosial.ekonomi better for a person who has a right toitor to benefit from it, and therefore it is natural that theyarerequired to give a portion of the benefit or enjoyment to thestateobtained through taxes;c. that in accordance with the mandate contained intheGuidelines of State Policy of 1983 should be a renewal of thetaxsystem, so as to realize mutual cooperation and participationofthe community as a huge potential in national development;d. that the existing tax system over the years, especiallythematerial tax and wealth tax, has menimbudkan tax burden tosociety,and therefore needs to be terminated through the renewal ofthe taxsystem is simple, easy, fair, and provide legalcertainty;e. that to achieve such purposes need to establish the LawonProperty Tax;Given:1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), andArticle23 paragraph (2) of the Act of 1945;2. Law No. 5 of 1974 on the Principles of RegionalGovernment.(State Gazette Year 1974 Number 38, Supplement toStatute Book No.3037);3. Act No. 6 of 1983 on General Provisions and TaxProcedures(Statute Book of 1983 No. 49, Supplement to Statute BookNo.3262);With approvalHOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIADECIDE:Assign: LAW ON LAND AND BUILDING TAX.