Top 4 Apps Similar to Lapor Pungli (WiSe) Kemenkeu

Satgas Sapu Bersih Pungli atau biasadisebutSaber Pungli,Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat seriusdiupayakanoleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapatkoordinasidengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara,Kamis 20Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkahkonkretpemberantasan pungli di semua lapisan pelayananmasyarakat.Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadimungkintelah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakatdiIndonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, PresidenJokoWidodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untukmenyelaraskanlangkah dengan pemerintah pusat dalam upayapemberantasan pungli diIndonesia.“Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap ituadalahsebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu.Karenaitu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkretbicarapungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanyaurusansertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkandisumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutanyangtidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduanitulahkita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegasPresiden.Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkanbahwasemangat pemberantasan pungli bukanlah terletak padajumlahkerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanyayanghendak dihilangkan.Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanyaberdampakkecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bilahaltersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar kehalyang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan dayasaingnasional.Sederhanakan Perizinan di DaerahDalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikanperhatiankhusus terkait perizinan di daerah. Kemudahan perizinanbagi parainvestor merupakan salah satu upaya pemerintah agarIndonesiamemiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibandingdengannegara-negara lainnya. Namun, Presiden masih mendengaradanyakeluhan terkait pungli selama proses perizinanberlangsung.“Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya kepungli,yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya inginmengatakankarena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, danwalikota.Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahanberusahamasih akan jauh,” ungkap Presiden.Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalupanjang,Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang adadapat lebihdisederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusatuntukmenyosialisasikan Indonesia sebagai negara yang ramahinvestasitidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintahdaerah.SAPU BERSIH PUNGUTAN LIARJl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110Call Center 193 / 0812-1313-20856-8880-881 / 0812-1313-23info@saberpungli.polkam.go.id-----------------------------------Aplikasi ini bukan aplikasi resmi dari pemerintah.Pihak pengembang tidak memiliki hubungan afiliasi denganpenyediakonten.Bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk mengaksesnya.Clean Sweep TaskForceExtortion or so-called Saber extortion,Eradication of bribery (extortion) very seriously pursued bythegovernment of President Joko Widodo. In a coordination meetingwithgovernors from across Indonesia in the State Palace,Thursday,October 20, 2016, the President talked about concretesteps toeradicate extortion at all levels of public service.Extortion have too long been allowed to happen may have beenadistinctive culture in public services in Indonesia. Do notwantthis continues, the President Joko Widodo made it clear tohisstaff in the region to align with the central government stepinefforts to combat extortion in Indonesia."Extortion is already many years and we assume it is anormalthing, we are permissive to the illegal payments. Ithereforeinvite the governors to talk about concrete stepstalkingextortion. Not only the affairs of the ID card, not justtheaffairs of the certificate, not only in port affairs, theoffice,even in Sumah sick. Any matters relating to unauthorizedchargesshould be our shared eliminate. With the integration ofextortionoperation that we expect this to be effective, "saidthePresident.In the presence of the governor, the President reminded thatthespirit of the eradication of extortion not lie in the amountofloss caused, but rather on the cultural roots to be removed.The President also reminded, extortion not only a small impactonthe poor quality of public services. If it is left alone,eventuallyalso spread to the wider again. Extortion also weakennationalcompetitiveness.Simplify Licensing in the RegionOn the occasion, President Joko Widodo give specialattentionrelated to the licensing in the area. Licensing facilitiesforinvestors is one of the Indonesian government's efforts tobecompetitive in the ease of doing business compared toothercountries. However, the President still hear theircomplaintsrelated to illegal payments during the licensing processtakesplace."Licensing is also still a lot of that flight to extortion,whichimpede the flight of investment in the region. I want to saybecauseit is under the authority of governors, regents and mayors.If thistrend continues, ease of doing business index rating willstill befar away, "the President said.Therefore, to prevent bureaucracy that is too long, thePresidenthoped that all forms of licensing that there can be moresimplified.Therefore, the central government's efforts tosocialize Indonesiaas an investment-friendly country that will notbe successful if notsupported by the local government.WILD BROOM CLEAN LEVYJl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110Call Center 193 / 0812-1313-20856-8880-881 / 0812-1313-23info@saberpungli.polkam.go.id-----------------------------------This app is not an official application fromthegovernment.The developer has no affiliation with the content provider.Aims to facilitate users to access them.

Aplikasi ini difungsikan untuk membantu&mempermudah user dalam pengecekan Profil PNSNIP - Nomor Induk PegawaiCek NIP & Profil PNS* Ketika Server Sedang bermasalah atau sedang prosessinkrondengan server PUPNS maka menu cek nip tidak berfungsisebagaimanamestinya *Kritik, saran dan masukan sangat kami nantikan demikemajuanbersama, terimakasih dan selamat menggunakan aplikasiini.Sumber : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 22tahun2007 tanggal 28 maret 2007, tentang Nomor Identitas PegawaiNegeriSipilNIP terdiri atas 18 (Delapan Belas) Digit, NomorIdentitasPegawai (NIP) adalah nomor unik yang diberikan kepadasetiap PNSsebagai identitas kepegawaiannya yang terdiri dari 18digit yangmemuat tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulanpengangkatanpertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),jenis kelamin,dan nomor urut.Terkait dengan NIP ini, bagi Rekan-rekan PNS yanginginmengetahui data diri maupun status kepegawaiannya yang validpadaBadan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini pada situs resmi /websiteBKN di www.bkn.go.id telah disediakan sebuah fasilitas /fitur yangdiperuntukkan bagi seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil)yang ada diseluruh wilayah Indonesia dalam memastikankebenarandata-datanya.-----------------------------------Aplikasi ini bukan aplikasi resmi dari pemerintah.Pihak pengembang tidak memiliki hubungan afiliasi denganpenyediakonten.Bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk mengaksesnya.Disclaimer : Aplikasi ini tidak berafiliasi denganbkn,bkn.go.idThis applicationisenabled to assist and facilitate the user in checking Profile PNSNIP - Employee Identification NumberChecks NIP & Profile PNS* When Server Medium problematic or are synchronized withtheserver process PUPNS then check nip menu not working properly*Criticism, suggestions and feedback is greatly welcomed forthefuture progress, thanks and congratulations usingthisapplication.Source: The Regulation of the State Employment Agency No. 22of2007 dated 28 March 2007, on the Civil ServantIdentificationNumberNIP consists of 18 (Eighteen) Digits, EmployerIdentificationNumber (NIP) is a unique number given to every civilservant as theidentity of its personnel consisting of 18 digitswhich includesthe year, month and date of birth, year and month offirstappointment as a candidate for Civil Servants civil (CPNS),gender,and serial number.Related to this NIP, for fellow civil servants who want toknowthe data themselves or their employment status is valid ontheCivil Service Agency (BKN). Currently the official website/website BKN in www.bkn.go.id has provided a facility /featurereserved for all civil servants (Civil Servants) in allparts ofIndonesia in ensuring truth data.-----------------------------------This app is not an official application fromthegovernment.The developer has no affiliation with the content provider.Aims to facilitate users to access them.Disclaimer: This app is not affiliated with BKN, bkn.go.id

Portal informasi terlengkap untukwebsiteBadanPertanahan Negara RIterdapat banyak fitur yang memudahkan penggunauntukmenemukaninformasi mengenai pertanahan, diantaranya:- Peta Digital (bidang tahan) anda bisa memantau bidangtanahandasecara realtime dengan fasilitas peta digital ini.- Lapor Pungli, Portal Whistleblower's System yangmemudahkanandamelakukan pelaporan pungli (pungutan liar) yangmemungkinkansetiaporang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan,pelanggaranhukumdan etika serta misconduct lainnya.- Informasi Berkas, anda bisa mengecek perkembangan berkasyangsedandiproses oleh BPN melalui portal ini.- Info Biaya dan Persyaratan Layanan PertanahanyangmenyediakanInformasi persyaratan, jangka waktu, alur prosesdanbiaya layananpertanahan.- Pengaduan, Mungkin ada kritik dan saran yang maudisampaikanataubahkan pertanyaan? anda bisa menggunakan menupengaduan ini.--------------------------------Aplikasi ini bukan aplikasi resmi dari pemerintah.Pihak pengembang tidak memiliki hubungan afiliasidenganpenyediakonten.Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk memudahkanpenggunauntukmengakses layanan didalamnya.Disclaimer : Aplikasi ini tidak berafiliasi denganBadanPertanahanmaupun bpn.go.idCompleteinformationportalfor the State Land Agency website RIThere are many features that make it easier for userstofindinformation on land issues, including:- Digital Map (field resistant) you can monitor your plotinrealtimewith this digital map facility.- Report extortion, Portal Whistleblower's System that allowsyoutoreport the illegal payments (bribes) that allows anyonetoreportany suspected fraud, violations of law and ethicsandothermisconduct.- File Information, you can check files sedandevelopmentsprocessedby BPN through this portal.- Fees and Terms Info Land Services thatprovideinformationrequirements, time frame, the process flow andcost oflandservices.- Complaints, There may be criticisms and suggestionswouldbesubmitted or even a question? you can use the menuofthiscomplaint.--------------------------------This app is not an official application fromthegovernment.The developer has no affiliation with the content provider.This application was made aiming to allow users toaccessservicesinside.Disclaimer: This app is not affiliated with the LandBoardandbpn.go.id

Cek Namamu di Aplikasi DaftarPemilihSementaraPada Pilkada Serentak 2017 KPUDATA PEMILIH SEMENTARA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017Ayo pastikan kamu terdaftar di Daftar PemilihSementara(DPS).Terutama bagi yg pindah domisili, pemilih pemula,atau ygpindahTPS.Ini caranya :1. Cek langsung ke kelurahan tempat tinggal kamuAtau2. Cek online melalui aplikasi ini dan masukkanNomorIndukKependudukan (NIK) yang tercantum di KTP kamu.Kalau ternyata kamu BELUM terdaftar, segeradatangiPanitiaPemungutan Suara di Kelurahan tempat tinggalkamu.Yuk, kita sebarkan informasi penting ini!Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi:Komisi Pemilihan UmumJl. Imam Bonjol No 29Jakarta (10310)Tlp: (021) 3193-7223Fax: (021) 3157-759-----------------------------------Aplikasi ini bukan aplikasi resmi dari pemerintah.Pihak pengembang tidak memiliki hubungan afiliasidenganpenyediakonten.Bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk mengaksesnya.Check your nameinVoterRegistration Application While In Unison2017ElectionCommissionConcurrent ELECTION VOTER DATA WHILE THE YEAR 2017Let's make sure you're listed in the Voters List(DPS).Especiallyfor those who moved domicile, voters, or whomovedTPS.This is how:1. Check directly to the village where you liveOr2. Check online through this application and enterthePopulationIdentification Number (VIN) listed on your IDcard.If it turns out you are NOT been registered, immediatelywenttothe Voting Committee in the village where you live.Let us spread this important information!For More Information Contact:General Election CommissionsJl. Imam Bonjol No. 29Jakarta (10310)Phone: (021) 3193-7223Fax: (021) 3157-759-----------------------------------This app is not an official application fromthegovernment.The developer has no affiliation with the content provider.Aims to facilitate users to access them.